STRUKTUR HUKUM PRANATA
PEMBANGUNAN
Struktur Hukum Pranata di
Indonesia :
1. Legislatif (MPR-DPR), pembuat produk hukum
2. Eksekutif (Presiden-pemerintahan), pelaksana
perUU yg dibantu oleh Kepolisian (POLRI) selaku institusi yg berwenang
melakukan penyidikan; JAKSA yg melakukan penuntutan
3. Yudikatif (MA-MK) sbg lembaga penegak
keadilan
Mahkamah Agung (MA)
beserta Pengadilan Tinggi (PT) & Pengadilan Negeri (PN) se-Indonesia
mengadili perkara yg kasuistik; Sedangkan Mahkamah Konstitusi (MK) mengadili
perkara...
Kamis, 30 Oktober 2014
Hukum dan Pranata Pembangunan
HUKUM DAN PRANATA ARSITEKTUR
PENGERTIAN
Pranata dalam pengertian
umum adalah interaksi antar individu/kelompok dalam kerangka peningkatan
kesejahteraan atau kualitas hidup
Pranata dalam arti khusus
bahwa terjadi interaksi antar aktor pelaku pembangunan untuk menghasilkan fisik
ruang yang berkualitas.
Pembangunan ialah suatu
proses perubahan individu/kelompok dalam kerangka mewujudkan peningkatan
kesejahteraan hidup, yang juga sebagai pradigma perkembangan yang terjadi
dengan berjalannya perubahan peradaban hidup manusia untuk meningkatkan
kualitas...
Langganan:
Postingan (Atom)
